Sumpah Janji

SUMPAH JANJI

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota  Pengawas Pemilu Lapangan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

SYARAT MENJADI PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)

PERSYARATAN PENGAWAS PEMILU LAPANGAN {PPL}

a. warga negara Indonesia;

b. pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon angota Bawaslu, berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, dan berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;

e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;

f. berpendidikan paling rendah S-1 untuk calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dan berpendidikan paling rendah SLTA atau yang sederajat untuk anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan;

g. berdomisili di wilayah Republik Indonesia untuk anggota Bawaslu, di wilayah provinsi yang bersangkutan untuk anggota Bawaslu Provinsi, atau di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk anggota Panwaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

h. mampu secara jasmani dan rohani.

i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

k. bersedia bekerja penuh waktu;

l. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

m. tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

KEWAJIBAN PPL ( Pengawas Pemilu Lapangan)

Pengawas Pemilu Lapangan berkewajiban:

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat desa/kelurahan;

d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kecamatan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

TUGAS DAN KEWAJIBAN PANWASLU KECAMATAN

Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan;

c. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada Panwaslu Kabupaten/Kota;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan; dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

          Tugas dan wewenang Pengawas Pemilu Lapangan adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang meliputi:

1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;

2. pelaksanaan kampanye;

3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS;

5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;

6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS;

7. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan

8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.

 b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada Huruf a

c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti

e. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan

f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah

 Tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan yang meliputi:

1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;

2. pelaksanaan kampanye;

3. logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu;

5. pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK;

6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS; dan

7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan;

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;

e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu;

f. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.